Banyak Bicara itu Kerja

Pastinya kita pernah melihat iklan produk “Talk Less Do More”, berarti sedikit bicara banyak bekerja. Tidak sedikit diantara kita bersepakat dengan iklan tersebut. Bahkan ada yang menjadi pembela iklan, ini jelas bertentangan dengan sejarah dunia dan nasional. Iya mengamini makna talk less do more, ekstremnya lagi membela. Saya simpulkan termasuk golongan manusia kurang membaca dan tidak memaknai setiap jengkal sejarah peradaban dunia. Adakah terheran atas kesimpulan ini ? Tentunya kita tidak ingin jadi manusia tidak beradab, karena gagal memahami sejarah peradaban dunia.

Banyak bicara aspek utama membangun peradaban besar, termasuk di dalamnya kemerdekaan, kesejahteraan atau penjajahan sekalipun. Banyak bicara instrumen utama propaganda, tidak ada sejarah dunia tanpa propaganda. Propaganda ruhnya sebuah perjuangan, entah perjuangan apapun itu. Tentu rekan-rekan mengenal sejarah revolusi Perancis dengan slogan liberte, egalite dan fraternite, diagungkan banyak individu sebagai awal pencerahan memasuki zaman demokrasi liberal. Jelas, tidak mungkin kaum pemilik modal Perancis meruntuhkan kekuasaan feodal ( kerajaan ) tanpa propaganda kepada rakyat. Mereka banyak berbicara  pentingnya revolusi untuk membangun peradaban baru didasarkan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Walaupun akhirnya rakyat marhaen Perancis hanya jadi pengupas kulit revolusi.

Tentu masyarakat dunia, familiar dengan tokoh Adolf Hitler. Pribadi fenomenal ini merampas Jerman dan sebagian wilayah Eropa dengan kerongkongannya. Dalam buku anti Hitler yang menarik, “Propaganda als Waffe” atau propaganda sebagai senjata. Penulisnya Willi Muenzenberg aktivis pergerakan buruh dibinasakan oleh Hitler, mengakui pentingnya propaganda dan menjelaskan kekalahan kaum buruh Jerman oleh Nazi dikarenakan keringnya kerongkongan. Bahkan menurut Hitler orang disebut laki-laki adalah mampu menggerakan massa.

Peradaban dunia jelas mengenal sosok Nabi Muhammad SAW,  diciptakan Tuhan sebagai rahmat semesta alam. Ajaran Islam yang disampaikan mencerahkan Timur Tengah secara khusus dan dunia umumnya, pasti tidak berjalan tanpa propaganda. Islam diajarkan melalui jalan dakwah, berbicara dari satu tempat ke tempat lain, selain memberikan contoh tauladan. Lihatlah kemajuan peradaban Timur Tengah masa lampau seperti Kerajaan Ottoman, Dinasti Persia dan kesultanan lainnya, akibat propaganda Rasullah dan para sahabat. Bahkan hari ini Islam menjadi agama kedua terbesar dunia, dilalui melalui propaganda panjang Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan alim ulama.

Banyak bicara mempunyai kaitan erat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Siapa berani menantang, bahwa kemerdekaan Indonesia direbut tanpa banyak berbicaranya bapak bangsa akan pentingnya lepas dari belenggu penjajahan kepada rakyat di penjuru nusantara dan dunia? Pembentukan Partai berideologi nasionalis didirikan founding fathers sebelum kemerdekaan bertujuan menyebarkan, menularkan dan meyakinkan kepada khalayak ramai pentingnya menjadi bangsa Merdeka. Banyak bicara dari mimbar ke mimbar, rapat terbuka dan berinteraksi langsung bersama rakyat instrumen menularkan gagasan merebut kemerdekaan. Indonesia Merdeka tidak bisa dicapai hanya membangun koperasi dan kerja formil lainnya, karena Kolonial tidak akan ikhlas, secara cuma-cuma memberikan kemerdekaan Republik ini.

Sekarang kita simpulkan banyak bicara bagaimana yang memberikan kebaikan dan menjadi alat perjuangan membangun sebuah peradaban. Banyak bicara sebagai dasar propaganda haruslah mendidik, bukan memabukan, menyilaukan dan memanggil rasa sentimen. Janganlah kita meniru propagandanya Nazi menularkan dan menyuruh yakin pengikutnya untuk bersentimen kepada suku, agama dan ras lainnya. Janganglah mengikuti propaganda borjuis Perancis, memperalat rakyat untuk merebut revolusi dan kemudian membuang mereka. Propaganda sejati menuju rasa, akal, kalbu, dan pikiran. Banyak bicara wajib dibangun sebagai media propagandis dan menjadikan manusia aktor sejarah kemajuan peradaban. Membaca tulisan ini,kepada teman-teman yang masih teracuni “Talk Less Do More”. Ubahlah kesalah pahaman dan pendirian tersebut. Ikutlah slogan Bung Karno Banyak bicara, banyak bekerja “Talk More Do More”

Penulis : Adji Prakoso, Kader GmnI Denpasar

Salam Mereka Meruntuhkan Kalbu

Hati ini tidak tertata rapih di malam jelang hari pertama praktek mengajar , analoginya bagaikanpenjelajah yang terdampar dipulau tak berpenghuni. Merasakan kesenangan tetapi juga dikerumuni kewaspadaan. Yang muncul dalam benak, pertanyaan-pertanyaan penuh asumsi pribadi seperti “Bisa tidak mengelola kelas dan menguasai materi secara maksimal ?, "Bagaimana perilaku murid yang dihadapi esok, akankah mereka jadi makhluk bergentayangan mempermalukan diri ini ?”. Namun saya coba kuasai rasa takut tanpa pembuktian. Saya beruntung ada hati kecil, kerap jadi pengingat. Bisikannya mengatakan, “Esok akan saya temui tunas-tunas harapan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka sebagai sahabat, tempat belajar banyak hal, dan ladang amal”.

Asumsi semalam ternyata salah besar. Hari pertama kami berempat melangkah masuk ke halaman sekolah dasar Tantina. Mereka antusias menyambut kami dengan mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum. Bahkan ada beberapa diantara mereka sudah menyebut-nyebut nama kami. Ingatan anak-anak lugu itu,dahsyat dan menggetarkan kalbu. Meskipun kami pernah melakukan aktivitas kegiatan belajar dan bermain dengan tunas-tunas kecil tersebut, tetapi itu satu kali dan berlangsung dua jam. Saya terdiam dan terbata-bata menyambut salam hangat mereka. Rasanya hati ingin berteriak, “Gila tidak pernah saya temukan salam hangat dan setulus ini”.

Kegiatan hari pertamapun berlanjut di kelas. Grogi, kaget dan rasa antusias terkolaborasi menjadi satu. Apalagi kelas pertama dijadikan wahana praktek adalah kelas dua. Siswanya ramai dan luar biasa aktif selama satu hari full kegiatan mengajar. Tetapi mereka juga menghormati seluruh materi yang disampaikan. Bahkan tidak jarang pertanyaan kritis dan diluar nalar terungkap dari wajah polos anak-anak itu. Ya, meskipun suasana kelas tidak terlepas dari canda tawa yang terkadang berlebihan. Namun di benak berujar “sungguh kehormatan luar biasa dari tuhan, diberikan kesempatan mengajar dan bermain dengan anak-anak yang punya potensi hebat. Semoga tanah air tercinta bisa berubah maju dan sejahtera ditangan mereka kelak”.

Praktek mengajar hari kedua segera dimulai, untuk hari itu kami melangkah menuju sekolah lewat jalur belakang. Pertimbangannya sederhana hanya menghemat tenaga karena masuk dari pintu depan gerbang sekolah jauh dan melelahkan. Ketika empat pasang kaki calon pengajar muda angkatan 4 mulai mendekat pintu belakang sekolah, tunas-tunas kecil itu berlari sekuat tenaga mengarah kepada kami. Ayunan kaki bocah-bocah diiringi lengkingan suara yang memanggil nama kami satu persatu. Mereka berebut untuk meraih tangan kami. Setelah tangan kami berhasil mereka raih, senyum manis dan ucapan salam hangat terurai. Rasanya air mata ini hendak bergelinangan, terharu melihat tingkah laku polos mereka. Ucapan syukur juga tidak lepas terucap dalam hati, “Iya tuhan terimakasih anugrah ini mengalahkan limpahan penghasilan. Semoga kelak engkau jadikan bocah-bocah ini berguna buat tanah airnya”. Bagi saya, inilah salah satu pembelajaran hidup yang berharga. Siswaku, kalian menginspirasi saya.

Baliho dan Spanduk Jadi Teman Setia Konstentan Pemilu 2014 ( Mengkritisi Sistem Pemilu Tarung Bebas )

Penjuru nusantara jelang pesta akbar (pemilihan umum) tahun 2014, akan kembali disumpekan baliho/spanduk narsis orang-orang yang berebut kekuasaan menjadi wakil rakyat, khususnya di tempat strategis yang ramai dilalui pengguna kendaraan bermotor. Baliho ataupun spanduk calon wakil rakyat juga merusak keindahan tatanan kota. Tidak sedikit publikasi kepada rakyat tanpa diiringi visi dan misi yang siap memperjuangkan kepentingan rakyatnya, jikalau dipercaya menjadi wakil rakyat. Bahkan, banyak calon memaparkan di Baliho atau spanduk bahwa dirinya keturunan ningrat atau pemuka agama, putra mahkota dari mantan penguasa atau kepala daerah, menjual program eksekutif sedangkan dirinya menuju kursi legislatif dan jualan lainnya yang membodohi rakyat. Metode konvensional dilakukan calon penghuni singgasana parlemen demi menarik simpati rakyat, lebih banyak menghamburkan uang dan tidak memberikan pendidikan politik yang benar.

Kondisi menjemukan yang akan dihadapi mendekati pemilihan umum tahun 2014 mendatang, diakibatkan tidak mau belajarnya pengambil kebijakan dalam merumuskan dan mengesahkan undang-undang pemilu baru. Belajar dari kegagalan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009, menilai gagal atau tidaknya pelaksanaan pemilu, tidak hanya secara prosedural yaitu pelaksanaan pemilu sesuai dengan landasan hukum yang berlaku atau tidak ? Harus dianalisa juga substansinya yaitu hasil produk dari pemilunya. Rakyat dari tingkat elite hingga si fakir miskin, bisa memberikan penilaian objektif bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 sebagai produk pemilu tahun 2009 gagal menjalankan fungsinya.

Kegagalan mengaplikasikan fungsinya dicontohkan yaitu sedikit produk legislasi dihasilkan, bahkan tidak jarang perumusan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang prioritas molor dari target pengesahannya contohnya Undang-Undang Pemilu dibahas dari tahun 2009 baru selesai dan disahkan tahun 2012. Selain itu, anggota DPR acapkali merumuskan dan mengesahkan undang-undang tidak sesuai kehendak rakyat, mayoritas menjadi pengikut setia stempel kebijakan eksekutif dengan mengabaikan jeritan rakyat. Apabila ada wakil rakyat yang bersebrangan dengan kebijakan partainya demi menyelamatkan kepentingan rakyat, harus siap disisihkan contohnya Lily Wahid dan Gus Choirie di Partai Kebangkitan Bangsa dan banyak wakil rakyat melakukan aktivitas kontroversial dengan melanggar hukum dan norma kesusilaan seperti terseret kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga tertangkap tangan menonton video porno saat rapat paripurna.

Salah satu faktor yang memberikan dampak buruk hasil pemilihan umum tahun 2009, akan dicontohkan saat pemilu tahun 2014 adalah sistem terbuka proposional atau dikenal dengan nama tarung bebas. Tarung bebas memberikan jalan setiap calon penghuni parlemen untuk berlomba-lomba mendapatkan dukungan publik, mayoritas mencari jalan instan agar dapat tiket ke parlemen. Langkah instan yang digunakan seperti menghamburkan uang memajang Baliho dirinya di setiap ruas jalan daerah pemilihannya (dapil), mengiklankan diri di media massa baik cetak maupun elektronik yang menghabiskan uang ratusan hingga milyaran rupiah, memberikan sumbangan pamrih kepada yayasan atau panti sosial dengan menyelipkan nama, foto, no urut partai disertai no urutnya, membuat baju, sticker atau kalender berisi identitas kepersertaan dalam pemilu yang dibagikan kepada masyarakat, dan bahkan tidak sedikit memberikan sembako atau uang tunai kepada rakyat disertai identitasnya sebagai peserta pemilu. Tujuan cara instan demi mendapatkan dukungan rakyat melanggeng menuju parlemen.

Akibat dari sistem tarung bebas adalah tingginya cost (biaya) politik yang dikeluarkan kontestan pemilu. Maka jangan heran, pasca terpilih jadi wakil rakyat tugas dan tanggung jawabnya diabaikan. Yang dikerjakan hanya mendomplengi proyek pemerintah untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat pemilu. Wajar saja, penjara kita saat ini tidak hanya dipenuhi oleh bandit kelas teri, tetapi juga diramakan penjahat berkerah putih kiriman dari parlemen. Sistem tarung bebas juga melemahkan beberapa fungsi partai politik, seperti wahana kaderisasi pemimpin dan pendidikan politik masyarakat. Jikalau menggunakan mekanisme sistem tertutup partai bisa memilih dengan seksama para kader terbaiknya untuk duduk diparlemen dari perolehan suara yang didapat partai tersebut. Sedangkan menggunakan sistem tarung bebas kader terbaik partai dapat dikalahkan calon lainnya yang menggelontorkan uang banyak. Tingginya biaya politik dalam sistem tarung bebas juga buruk sebagai pendidikan politik, karena mendidik rakyat oportunis agar memilih wakilnya yang sanggup memberikan keuntungan sesaat berupa uang atau lainnya. Jadi penyelenggaraan pemilu dipandang rakyat secara umum hanya transaksi bisnis, bukan langkah memperbaiki nasibnya dengan memilih pemimpin yang tepat.

Pemilu tahun 2014 tidak akan memberikan banyak harapan perubahan, dikarenakan perubahan dalam Undang-Undang Pemilu, yang kamis (24/4) diketuk palu oleh wakil rakyat hanya menghasilkan perubahan pada ambang batas parlemen sebesar 3,5 % bagi partai politik agar terwakili di parlemen. Tidak ada perubahan sistem tarung bebas menjadi tertutup, hanya dua partai yang menggagas sistem tertutup proposional yaitu PDI-P dan PKS. Secara psikologis wajar, mayoritas anggota DPR memilih tarung bebas di tahun 2014, agar kedudukannya saat ini bertahan di tahun 2014, meskipunharus menghamburkan banyak uang. Jadi jangan terlalu berharap perubahan bangsa secara signifikan lewat mekanisme demokrasi prosedural dari pemilu mendatang.

Bangsa Besar dan Pertunjukan Layar Lebar

Derasnya kemajuan teknologi dan informasi, memberikan dampak positif perkembangan seni modern. Film salah satu seni modern yang maju pesat. Aktivitas kehidupan dipenjuru bumi tidak bisa terlepas dari film, bahkan candu bagi sebagian individu. Asalmula dibuatnya film bertujuan menjadi hiburan masyarakat ditengah sumpeknya problematika kehidupan, namun seiring perjalanan terdapat perluasan orientasi pembuatan sebuah film. Perluasan orientasi dikarenakan sihir film bisa mengubah perilaku sosial. Tidak hanya individu tersihir, kelompok atau dunia dapat terbawa arus. Contohnya, banyak anak kecil di dunia menonton film walt disney dan hafal nama pemerannya,dibandingkan mengingat pendiri bangsanya. Di Indonesia kasusnya tidak berbeda, anak kecil produk 1990 hingga 2000an lebih kenal doraemon daripada Sutan Sjahrir ( Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia). Bahkan tidak sedikit anak bermimpi seperti idolanya di film, menjadi doraemon agar bisa pergi kemana saja menggunakan pintu ajaib atau satria baja hitam yang mudah menumpas musuhnya lewat perkelahian.

Berubahnya perilaku sosial fokus kesalahanya tidak diproduser film yang mampu merebut hati masyarakat. Pemegang kebijakan khususnya di negara dunia ketiga, dimana masyarakatnya mudah dihanyutkan tragedi di film, harus mengubah pandangan konservatif bahwa film ansich media hiburan. Betul sekali, tujuan kebanyakan produser menggarap film demi mengejar pundi-pundi uang. Namun tidak sedikit film diproduksi sebagai instrumen propagandis kebesaran peradaban sebuah bangsa.

Pemerintah negara maju mampu membaca peluang besarnya pengaruh film terhadap perkembangan aktivitas sosial. Film jadi alat propaganda efektif membangkitkan rasa kecintaan terhadap negara. Selain itu, memperlihatkan kepada dunia bahwa negaranya super power . Negara besar yang menjadikan film alat propaganda contohnya Amerika Serikat, China dan Jepang. Film Rambo jikalau dicermati bukan sekedar film perang, sangat visual ditransformasikan kehebatan seorang tentara Amerika Serikat dapat memenangkan disegala medan pertempuran. Menunjukan kepada dunia bahwa Amerika Serikat adalah bangsa unggulan yang tidak dapat ditaklukkan. Bahkan rambo digambarkan bertelanjang dada memenangkan perang tersebut. Realitasnya berbanding terbalik, Tentara Amerika Serikat kalah memalukan melawan Vietcong, dalam perang Vietnam ditahun1970an. Selain itu, tentara bertelanjang dada keluar masuk hutan belantara sudah pasti tewas duluan digigit nyamuk malaria.

Film kolosal China juga menunjukan negara komunis tersebut, punya sejarah hebat. Di dalam filmnya memunculkan warisan kebudayaan leluhur seperti tarian, jurus beladiri dan bangunan kuno bersejarah. Pemerintah China ingin mengingatkan rakyatnya bahwa leluhurnya bangsa unggulan, jadi sudah semestinya generasi penerusnya unggul dan berjaya. Film yang diproduksi Jepang juga menjelaskan pesatnya kemajuan teknologi disana. Liat saja film kartun Jepang menggambarkan canggihnya instrumen yang digunakan sang aktor utama, conthnya Baja Hitam dengan kendaraan tempurnya yang modern atau Doraemon lewat kantong ajaibnya.

Pemerintah dan produser film Indonesia harus sadar pentingnya film sebagai media propagandis kebesaran bangsa. Akan percuma, nenek moyang atau pendiri bangsa punya sejarah peradaban besar, tetapi tidak ditransformasikan kepada anak cucuk dengan metode yang membekas disanubari. Meskipun ada beberapa cineas muda berusaha sekuat tenaga membuat film propagandis kebangsaan, namun mudah loyo karena tidak ada support dari pengambil policy. Akhirnya filmnya berlalu tanpa bekas mendalam di hati rakyat. Pemimpin negeri bukan hanya bersimpati dengan menonton film berenergi kebangsaan saja, kebijakannyapun harus berperan serta memajukan film tersebut. Minimal adanya keringanan pajak pembuatan film yang mensyiarkan sejarah besar peradaban bangsa, menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Selain itu, membantu proses promosi, lebih hebat lagi jika pemerintah memfasilitasi rakyat menonton film propagandis kebangsaan tersebut secara berkala. Jadi tidak terbayangkan luar biasanya, apabila ada film mengisahkan kebesaran peradaban Majapahit atau Sriwijaya. Bahkan film deskriptif suasana heroik menuju kemerdekaan dengan sosok yang ditonjolkan Soekarno, Hatta dan pendiri bangsa lainnya. Jadi bisa diminimalisir jumlah anak kecil yang lebih kenal Doraemon dibandingkan pahlawan negaranya.

Jakarta Kota Atau Rimba

Siapa warga negara Indonesia tidak mengenal Jakarta ? dipastikan hampir seluruh rakyat Nusantara mengenal ibukota negeri tercinta ini. Kota dengan beragam cerita unik yang setiap hari menghiasi pemberitaan media massa. Daerah ini merupakan cermin kehidupan berbangsa di Negara bekas jajahan Belanda. Jakarta selalu menjadi magnet utama bagi sebagian orang untuk mengadu peruntungan, khususnya pasca hari raya Lebaran. Maka tidak heran jika menelusuri jalanan ibukota Republik Indonesia, banyak menemukan orang dengan dialektika bahasa berbeda-beda. Bahkan beberapa penjuru Batavia ( nama kota diera kolonial ) mempunyai nama beberapa etnis Nusantara sebut saja Kampung Makassar, Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Bali dan lain-lain. Jelas penamaan berdasarkan etnis tertentu bukan tanpa sebab musabab, melainkan ada korelasi sejarah eksodus beberapa suku Bumi Pertiwi yang bermukim dalam kualitas besar.

Pesatnya pembangunan menjadi daya pikat utama kota ini. Sejak masuknya kolonialisme menggantikan fase kerajaan Nusantara, Jakarta kala itu tidak hanya dibangun menjadi pusat pemerintahan koloial tetapi membangun sebagai pusat perekonomian. Bahkan kebijakan pembangunan mengintegrasikan sentra pemerintahan dan perputaran roda ekonomi nasional dilanjutkan hingga sekarang. Gedung-gedung pencakar langit banyak berdiri gagah sebagai petunjuk hidupnya aktivitas bisnis. Hilir mudiknya kendaraan pribadi setiap saat memberi kesan tingginya angka kesejahteraan penduduk ibukota. “Memang benar”, penjuru kota ini memberikan kemudahan akses kepada warganya dalam mendapatkan kebutuhan yang dicari. Namun semuanya harus bertukar uang. Ibarat pepatah, “ Tidak ada makan siang yang gratis di Jakarta”. Pola hidup individual dikonsumsi sebagian besar penduduknya. Hidup memikirkan kemajuan diri sendiri penyebab timbulnya persoalan sosial yang beragam.

Persoalan sosial tumbuh beragam, seperti kemacetan tidak kunjung henti sejak terbitnya mentari hingga berganti cahaya rembulan dikarenakan gengsi atau tidak nyaman dalam menggunakan transportasi publik, beberapa titik ibukota juga acapkali terendam saat musim penghujan tiba, seringnya penggusuran rumah atau tempat usaha masyarakat kecil demi kepentingan pembangunan mall, apartement atau gedung yang hanya bisa terakses segelintir borju jakarta, tingginya angka kemiskinan yang berakibat tingginya kriminalitas, semakin menjamurnya pemukiman kumuh yang memakan sepadan kali ( sungai ) atau gorong-gorong jembatan layang dikarenakan kue ekonomi tidak menyebar secara merata dan masih banyak masalah-masalah yang menyelimuti ibukota negara tercinta ini. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak orang berujar “ Jakarta keras bung, harus sikut kanan atau kiri kalau mau dapat uang“. Bahkan saya pernah berbincang langsung dengan seorang gepeng dikawasan Menteng ( tempat yang terkenal sebagai salah satu wilayah elitnya jakarta ). Jangan heran ! Menteng yang terkenal sebagai pemukiman pejabat utama Indonesia juga banyak gepeng atau pengemis berkeliaran.

Perbincangan saya dengan seorang gepeng atau pengemis dikawasan Menteng tersebut, berangkat dari rasa penasaran “ Kenapa ya Ibukota negara tempat perumusan naskah-naskah hukum yang agung, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana salah satu pasalnya menjabarkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, ternyata gagal menjangkau perlindungan rakyat miskin yang tidak jauh dari pusat perumusannya, apalagi mau menjangkau pedalaman Indonesia “. “Pantas Papua teriak Merdeka “, ujar saya dalam hati. Kesal sekali mengingat ingkarnya para pemimpin Indonesia. Mereka bergaya hidup mewah seperti naik mercy terbaru sebagai kendaraan dinas, rapat di hotel bintang lima, study banding keluar negeri tanpa tujuan produktif kepentingan rakyat. Sedangkan banyak rakyat berjuang mati-matian mencari beberapa lembar uang ribuan demi bertahan hidup.

Saya mencoba bertanya dari hal ringan, yaitu bertanya alamat tinggalnya, pendapatannya sehari dari mengemis, dan berapa lama menggeluti profesi itu ?. Setelah pertanyaan pertama terjawab tanpa curiga. Saya lanjutkan bertanya “ Apakah ibu tidak pernah tertangkap Satpol PP ? “. Pengemis itu menjawab, “ Ya sering ditangkap dik, paling dibawa ke penampungan dinas sosial “. Mendengar jawaban tersebut, semakin penasaran. Dalam hati berfikir, “ Saya berlagak seperti wartawan investigasi aja terus bertanya “. Saya coba mengejar dengan pertanyaan selanjutnya, karena jika terhenti sampai sana akan disayangkan dan tidak terungkap fungsi dinas sosial pasca menangkap pengemis atau gepeng. Saya berseloroh ,“ Bagaimana kondisi selama didalam dinas sosial ibu ? “. Pengemis menjawab , “ Disana lumayan dik dapat makan gratis, namun tidurnya tidak enak membuat tulang sakit, maklum tidur dilantai tanpa alas dan bersebelahan dengan saluran pembuangan air “. Batin saya merasakan keprihatinan atas sikap aparat dinas sosial yang tidak berfungsi mengayomi warga negara miskin.

Pertanyaan saya lanjutkan dengan berujar, “ Selama disana sering dapat bantuan materi dari pemerintah atau masyarakat ? “. “ Yang memberikan bantuan banyak dik, tetapi tidak pernah sampai ketangan kita secara utuh, apabila dapat ya sebagian besar udah diambil petugas “ , ujar ibu pengemis. Perbincangan kami akhirnya terhenti karena ibu pengemis pamit melakukan rutinitasnya mencari belas kasih orang-orang yang melintas di perempatan jalan Menteng. Diskusi selesai malah membuat hati saya bergejolak, dalam hati bertanya “ Mengapa aparatur negara yang berkewajiban mendharmakan diri untuk kepentingan warganya malah menjadi pioner penindasan ? ”. “ Dimana elit pemimpin Jakarta yang membumikan dirinya sebagai ahli membenahi kerusakan ibukota ?“. “Apakah janji manis kemajuan ekonomi saat perhelatan pemilukada hanya untuk segelintir individu ? “.

Jakarta memang surga bagi sebagian kecil orang yang memperoleh peruntungannya, meskipun ada yang merebut dengan menindas sesama. Sisi lain Jakarta merupakan rimbanya Indonesia yang menaklukan keganasan belantara papua. Iya betul, Jakarta merupakan rimba bagi mereka yang ditindas kegemerlapan. Rimba untuk mereka yang terpinggirkan dari megahnya pembangunan. Hutan lebat yang dirasakan kaum miskin kota, peghuni sepadan kali dan bedeng-bedeng kumuh. Melihat Jakarta bukan hanya menterengnya gedung mewah yang beradu dengan langit tetapi juga wajah buramnya. Semoga perhelatan demokrasi memilih Gubernur dan Wakil Gubernur tahun ini, bisa jadi solusi perbaikan kesemrawutan Ibukota Negara. Meskipun rasa skeptis ada digelaran demokrasi Jakarta mendatang, tetapi jangan sampai menanggalkan rasa percaya tempat lahirnya “ Si Doel Anak Sekolahan “ kelak berbenah. Ingat Jakarta bukan hanya milik penduduknya tetapi pelataran utama Negara Indonesia.

Kita Bukan Apa-Apa Tanpa Papua

Pertandingan semifinal sepakbola Sea Games ke duapuluh enam antara Garuda Muda melawan Vietnam Muda yang berlangsung hari sabtu tanggal 19 November 2011 mempertegas besarnya peran masyarakat Papua dalam kemajuan Indonesia. Jelas kita menyaksikan dengan takjub bagaimana trio anak muda Papua seperti Patrich Wanggai, Titus Bonai dan Octo Maniani menjadi penyambung harapan bangsa menuju medali emas Sea Games ke 26 di olahraga yang paling dicintai rakyat Indonesia. Dalam cabang atletik seorang pemuda papua bernama Franklin R Burumi juga berperan membawa nama Merah Putih ke podium terhormat. Franklin meraih dua medali emas dari lomba lari 100 Meter dan 200 Meter. Selain trio pemuda papua di timnas Indonesia U-23 dan Franklin di cabang olahraga atletik, masih terdapat banyak pemuda/pemudi Papua yang berjibaku mengharumkan nama Merah Putih dalam event olahraga bergengsi di Asia Tenggara. Para Atlet Indonesia berdarah Papua menunjukan kapasitas serta kualitas dirinya bahwa mereka juga bisa berprestasi mengharumkan ibu pertiwi sebagaimana anak muda dari penjuru nusantara lainnya, meskipun selama ini tanah kelahirannya Papua sering terlupakan oleh para elit pemimpin negeri di Ibukota.

Sumbangsih Papua untuk kemajuan Indonesia jelas tidak hanya ditunjukan dalam konteks sumber daya manusia Papua yang berperan dalam pengembangan olahraga nasional, melainkan juga sumber daya alam Papua yang merupakan penopang kemajuan perekonomian Indonesia. Papua banyak mengglontorkan Trilyunan Rupiah kepada Pemerintah Pusat dari hasil Kekayaan Alamnya. Bahkan Papua menjadi lahan subur Penanaman Modal Asing di Indonesia, khususnya yang bergerak dalam pengeksplorasian tambang. Realitas dilapangan dengan masuknya modal asing ditanah Papua yang berdalih untuk kemanfaatan dan kesejahteraan penduduk asli, ternyata tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan penduduk asli Papua. Selama ini rakyat Papua hanya menjadi penonton atas pengeksploitasian di atas tanah leluhur mereka. Idealnya tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum adat di Indonesia, bahkan juga tercantum perlindungannya di dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Bahkan penduduk Asli Papua harus menjadi entitas yang terpinggirkan dalam derasnya perampokan Kekayaan Alam Papua. Terpinggirkannya penduduk asli Papua di tanahnya sendiri disebabkan belum adanya komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk benar-benar merealisasikan janji manis Otonomi Khusus secara konsisten. Otonomi Khusus hanya menjadi simbol normatif aturan yuridis dalam bentuk sebuah undang-undang. Penuangan naskah yuridis terkait Otonomi Khusus di Papua seharusnya disertai dengan implementasi kongkrit dilapangan. Stigmanisasi juga masih ditujukan kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari kelompok Separatis yang menolak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa dilihat dari penggeledahan beberapa asrama mahasiswa Papua di beberapa kota dan masih terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia dalam menyikapi setiap gejolak di tanah Papua.

Langkah Menyelesaikan Konflik di Papua

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemegang amanat rakyat Indonesia harus memulai perhatian khususnya terhadap persoalan Papua, bukan hanya sekedar membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat ( UP4B ) dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Pembentukan badan khusus UP4B harus disertai beberapa langkah kongkrit antara lain, langkah pertama adalah Pemerintah Pusat harus memulai pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan dialogis juga harus sinergis tanpa intimidasi oleh kekuatan militer kepada masyarakat Papua. Dialog harus berdasarkan keinginan kuat untuk mencari solusi produktif yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua. Dialog wajib dilakukan oleh seluruh komponen perwakilan masyarakat asli Papua seperti Majelis Rakyat Papua. Apalagi kemudian Pemerintah Pusat sudah mengakui adanya kedaulatan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi masyarakat adat Papua sebagaimana amanat Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Langkah Kedua adalah Pemerintah Pusat segera mendesak Pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota untuk segera membentuk Perda Provinsi (Perdasi) dan Perda Khusus (Perdasus). Hal ini bertujuan agar implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua bisa efektif, karena didalam Undang-Undang Otsus Papua banyak terdapat delegasi kewenangan yang harus dilimpahkan melalui Pembentukan Perdasi dan Perdasus dalam menjalankan Otonomi Khusus ini. Upaya pembentukan Perdasi dan Perdasus agar dana yang dilimpahkan pusat untuk pembangunan bisa tepat guna serta bermanfaat. Hal ini juga memudahkan Pemerintah Pusat untuk mengawasi pengunaan dana Otonomi Khusus, jelas kita semua menginginkan dana otonomi khusus benar-benar dinikmati seluruh rakyat Papua, bukan dinikmati segelintir elit politik Papua.

Langkah Ketiga adalah Pembangunan tanah Papua harus diproyeksikan bukan hanya terfokus kepada pembangunan sarana prasarana publik berupa bangunan fisik, melainkan juga harus ditunjang peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Papua. Apalagi dalam Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, wilayah Papua merupakan daerah yang Indeks Pembangunan Manusianya terendah di Indonesia. Sejauh ini cukup banyak pembangunan fisik dilakukan tanpa menempatkan tenaga ahli yang berkualitas untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Papua, seperti contoh pembangunan Puskesmas tanpa disertai tenaga ahli kesehatan yang memadai. Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat Papua bisa di fokuskan dalam beberapa hal antara lain ; memberikan prioritas kesempatan bekerja yang luas kepada masyarakat asli Papua dalam pengelolaan sumber daya alam Papua, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan dengan menambah tenaga ahli di tanah Papua khususnya didaerah pedesaan, serta memberikan kemudahan akses kepada masyarakat Papua untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

Langkah Terakhir adalah Pemerintah harus benar-benar menghargai kutuhan adat istiadat dan kebudayaan Papua. Penghargaan Adat Istiadat dan kebudayaan Papua dapat tertuang melalui langkah yaitu ; Adat Istiadat dan Kebudayaan Papua menjadi tonggak dalam menentukan langkah pengelolaan Kekayaan Sumber Daya Alam Papua. Pemerintah harus benar-benar mendengarkan pertimbangan Majelis Rakyat Papua sebagai perwakilan Masyarakat Adat Papua dalam menentukan langkah pembangunan di Papua. Tanah Papua tidak boleh menjadi lahan pengeksploitasian kekayaan alam yang merusak dan memisahkan masyarakat asli Papua dengan adat istiadatnya. Majelis Rakyat Papua sebagaimana kewenangannya dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua harus dihargai sebagai bagian penting dalam pelaksanaan otonomi Khusus Papua, terutama untuk melindungi keutuhan adat istiadat dan kebudayaan yang terintegrasi dikehidupan masyarakat Asli Papua .

Kita semua menginginkan konflik di Papua segera terselesaikan melalui jalan damai yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi pondasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan di bumi mutiara hitam demi tercapainya kesejahteraan Rakyat Papua. Majulah Papuaku, sebagaimana gemerlapnya prestasi yang ditorehkan pemuda dan pemudimu dalam mengharumkan kejayaan Nusantara di Sea Games 2011

Refleksi Sejarah Kejayaan Panji-Panji Merah Putih

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 83 tahun menarik untuk kita refleksikan dalam bentuk kilas balik sejarah kejayaan Merah Putih. Refleksi sejarah kejayaan Merah Putih bertujuan sebagai “doping” penambah semangat baru dalam menghadapi bahtera kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin hari kian kompleks. Merah Putih yang dimaksud bukan hanya pemaknaan simbol warna bendera negara Indonesia. Bukan Cuma arti bahwa merah pertanda berani dan putih melambangkan kesucian dalam rangka mengusir kaum Kolonial dari tanah ibu pertiwi tercinta. Pemaknaan merah putih dalam konteks sejarah tidak dimulai pada saat perjuangan merebut kemerdekaan dan tidak berhenti saat dikumandangkannya proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kejayaan panji-panji Merah Putih bahkan sudah ditegakan jauh sebelum para penjajah merebut paksa tanah air kita yang subur dan kaya. Merah Putih juga terus mencoba melawan kerasnya angin dalam mengukir tinta emas sejarah harumnya nama Indonesia dalam pergaulan internasional pasca kemerdekaan.

Zaman Keemasan Kerajaan Majapahit yang berhasil menyatukan seantero Nusantara dan harum namanya hingga mancanegara juga tidak terlepas dari simbol merah serta putih. Penyatuan Nusantara pertengahan abad ke 14 oleh Majapahit yang dipimpin Mahapatih Gajah Mada tidak hanya disimbolkan melalui pengibaran lambang kerajaan yaitu Panji-Panji Gula Kelapa atau Cihna Gringsing lobheng lewih laka, melainkan juga ikut dikibarkannya panji-panji berwarna merah putih. Warna Merah Putih digunakan sebagai panji-panji kebesaran Kerajaan Majapahit yang wilayahnya seluruh Indonesia hingga Malaysia ( saat ini ). Bahkan kebesarannya ditakuti hingga Mancanegara. Kerajaan Cina yang digdayapun sekalipun harus berfikir beribu-ribu kali untuk menghancurkan Panji-Panji Merah Putih dibawah Kejayaan Majapahit. Merah Putih memberi makna simbol kejayaan Kerajaan Nusantara dimasa lampau.

Langkah mengembalikan kejayaan Merah Putih juga dilakukan oleh sekelompok anak muda baik baik di dalam negeri maupun di luar negeri sekitar tahun 1920an. Sekelompok anak muda tesebut berangkat dari kalangan intelektual yang sadar akan penderitaan bangsanya akibat penjajahan beratus-ratus tahun lamanya. Pada tanggal 11 januari 1925 sekelompok mahasiswa Hindia Belanda yang berkesempatan kuliah di negeri Belanda merubah nama organisasinya dari Indonesische Vereeniging ( Perhimpunan mahasiswa Hindia Belanda ) menjadi Perhimpunan Indonesia, hal ini juga disusul dengan penerbitan majalah Indonesia Merdeka. Perubahan nama organisasi menjadi Perhimpunan Indonesia merupakan upaya berjuang lepas dari penjajahan melalui propaganda politik di dunia Internasional. Beberapa tokoh Perhimpunan Indonesia yang juga bagian dari bapak bangsa Indonesia adalah Mohammad Hatta ( Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia ), Iwa K Soemantri ( Mantan Menteri Pendidikan dan Rektor Unpad ) , Sutan Sjahrir ( Perdana Menteri Indonesia Pertama ) dan lain-lain. Pemerintah Kolonial Belanda sangat khawatir dengan langkah-langkah politik yang dilakukan Perhimpunan Indonesia untuk merebut kemerdekaan penuh atas tanah Indonesia. Bayangkan saja propaganda melalui Majalah Indonesia Merdeka dan memimpin forum anti kolonialisme Internasional cukup efektif membuka mata dunia Internasional akan kejamnya penjajahan di bumi pertiwi. Hal ini mengakibatkan beberapa anggota Perhimpunan Indonesia pernah merasakan dinginnya lantai penjara dan sunyinya wilayah pembuangan demi tegaknya panji Merah Putih yang terbebas dari penjajahan.

Pada tanggal 4 juli 1927 lahirlah Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan beberapa sahabatnya. Pendirian Partai Nasional Indonesia saat itu bertujuan satu yaitu kemerdekaan Indonesia. Merebut kejayaan Merah Putih yang lama tertindas oleh kejamnya penjajahan. Soekarno berhasil membuat rakyat bergelora bahu membahu melawan kolonialisme. Rakyat Hindia Belanda tersadar kembali bahwa Merah Putih pernah berjaya dan dihormati mancanegara sebelum penjajahan merenggut itu semua. Pemerintah Kolonial Belanda gentar akan semakin termobilisasinya gerakan rakyat, bahkan rela menyerahkan jiwa raganya demi menegakan kembali panji-panji kejayaan Merah Putih. Kegentaran Belanda dipertontonkan dengan penangkapan atau pembuangan tokoh-tokoh partai dan dibredelnya Partai Nasional Indonesia.

Kesadaran rakyat semakin terakumulatif untuk menegakan kembali kejayaan Merah Putih juga terwujudkan dengan lahirnya sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Berbagai organisasi pemuda yang masih menganut asas provinsialisme atau kesukuan melakukan rapat akbar untuk mendeklarasikan sumpah pengakuan dan kesetiaannya terhadap bumi pertiwi. Sumpah Pemuda 1928 merupakan salah satu langkah Menancapkan kembali Merah Putih di persada Nusantara.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1945, Merah Putih tidak berhenti menunjukan gemerlapnya di taman sari Internasionalisme. Merah Putih memberi banyak sumbangsih besar peradaban umat manusia. Sumbangsih besar Merah Putih untuk kemajuan dunia Internasional bisa terlihat dari gagasan besar seperti Konfrensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang berupaya memberi dukungan penuh kepada negara-negara yang berjuang merebut kemerdekaan dari kaum kolonial. Konfrensi Asia Afrika juga memberikan dampak positif dengan terbentuknya Gerakan Non Blok tahun 1961, untuk mewujudkan konsepsi jalinan hubungan internasional bebas aktif tanpa berpihak kepada salah satu blok yang bertikai, baik blok barat maupun timur. Merah Putih terlibat aktif dalam penggagasan Gerakan Non Blok ini. Gagasan perdamaian dan hubungan egaliter antar negara-negara di seluruh belahan dunia tidak terlepas dari sumbangsih para pemimpin Merah Putih. Panji-panji Merah Putih kedigdayaannya sangat diperhitungkan dalam kancah Internasional.

Namun Merah Putih hari ini kembali terlelap dalam tidur panjangnya. Saat ini Merah Putih sebagian besar hanya dijadikan simbol oleh rakyatnya dalam perayaan proklamasi kemerdekaan. Merah Putih tidak lagi menjadi spirit berjuang untuk kemajuan bangsa serta kemanusiaan. Meskipun kita juga melihat secara objektif terdapat beberapa anak bangsa yang bahu membahu menginspirasi lingkungan sosial atau bahkan dunia menggunakan semangat Merah Putih. Benar memang realitas dilapangan, lebih banyak bandit daripada pahlawan dibumi pertiwi saat ini. Namun bukan berarti lantas membuat kita mengendurkan impian dan semangat untuk menegakan kembali panji-panji merah putih. Kita harus bermimpi dan bekerja, sebagaimana Gajah Mada bermimpi dan bekerja untuk satunya Nusantara atau Soekarno bersama Hatta yang bermimpi dan berjuang melepaskan bumi pertiwi dari kenistaan serta kebodohan akibat penjajahan. Kita harus punya mimpi dan mentransformasikannya dalam tindakan.

Sejarah Membuat kita Malu bahwa ternyata kita belum melakukan banyak hal,

berbeda dengan apa yang diukir leluhur terdahulu.

( Adji Prakoso, Kader GmnI Denpasar dan PERMAHI Bali )