Sabtu, 02 Juni 2012
Salam Mereka Meruntuhkan Kalbu
Rabu, 18 April 2012
Baliho dan Spanduk Jadi Teman Setia Konstentan Pemilu 2014 ( Mengkritisi Sistem Pemilu Tarung Bebas )
Kondisi menjemukan yang akan dihadapi mendekati pemilihan umum tahun 2014 mendatang, diakibatkan tidak mau belajarnya pengambil kebijakan dalam merumuskan dan mengesahkan undang-undang pemilu baru. Belajar dari kegagalan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009, menilai gagal atau tidaknya pelaksanaan pemilu, tidak hanya secara prosedural yaitu pelaksanaan pemilu sesuai dengan landasan hukum yang berlaku atau tidak ? Harus dianalisa juga substansinya yaitu hasil produk dari pemilunya. Rakyat dari tingkat elite hingga si fakir miskin, bisa memberikan penilaian objektif bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 sebagai produk pemilu tahun 2009 gagal menjalankan fungsinya.
Kegagalan mengaplikasikan fungsinya dicontohkan yaitu sedikit produk legislasi dihasilkan, bahkan tidak jarang perumusan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang prioritas molor dari target pengesahannya contohnya Undang-Undang Pemilu dibahas dari tahun 2009 baru selesai dan disahkan tahun 2012. Selain itu, anggota DPR acapkali merumuskan dan mengesahkan undang-undang tidak sesuai kehendak rakyat, mayoritas menjadi pengikut setia stempel kebijakan eksekutif dengan mengabaikan jeritan rakyat. Apabila ada wakil rakyat yang bersebrangan dengan kebijakan partainya demi menyelamatkan kepentingan rakyat, harus siap disisihkan contohnya Lily Wahid dan Gus Choirie di Partai Kebangkitan Bangsa dan banyak wakil rakyat melakukan aktivitas kontroversial dengan melanggar hukum dan norma kesusilaan seperti terseret kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga tertangkap tangan menonton video porno saat rapat paripurna.
Salah satu faktor yang memberikan dampak buruk hasil pemilihan umum tahun 2009, akan dicontohkan saat pemilu tahun 2014 adalah sistem terbuka proposional atau dikenal dengan nama tarung bebas. Tarung bebas memberikan jalan setiap calon penghuni parlemen untuk berlomba-lomba mendapatkan dukungan publik, mayoritas mencari jalan instan agar dapat tiket ke parlemen. Langkah instan yang digunakan seperti menghamburkan uang memajang Baliho dirinya di setiap ruas jalan daerah pemilihannya (dapil), mengiklankan diri di media massa baik cetak maupun elektronik yang menghabiskan uang ratusan hingga milyaran rupiah, memberikan sumbangan pamrih kepada yayasan atau panti sosial dengan menyelipkan nama, foto, no urut partai disertai no urutnya, membuat baju, sticker atau kalender berisi identitas kepersertaan dalam pemilu yang dibagikan kepada masyarakat, dan bahkan tidak sedikit memberikan sembako atau uang tunai kepada rakyat disertai identitasnya sebagai peserta pemilu. Tujuan cara instan demi mendapatkan dukungan rakyat melanggeng menuju parlemen.
Akibat dari sistem tarung bebas adalah tingginya cost (biaya) politik yang dikeluarkan kontestan pemilu. Maka jangan heran, pasca terpilih jadi wakil rakyat tugas dan tanggung jawabnya diabaikan. Yang dikerjakan hanya mendomplengi proyek pemerintah untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat pemilu. Wajar saja, penjara kita saat ini tidak hanya dipenuhi oleh bandit kelas teri, tetapi juga diramakan penjahat berkerah putih kiriman dari parlemen. Sistem tarung bebas juga melemahkan beberapa fungsi partai politik, seperti wahana kaderisasi pemimpin dan pendidikan politik masyarakat. Jikalau menggunakan mekanisme sistem tertutup partai bisa memilih dengan seksama para kader terbaiknya untuk duduk diparlemen dari perolehan suara yang didapat partai tersebut. Sedangkan menggunakan sistem tarung bebas kader terbaik partai dapat dikalahkan calon lainnya yang menggelontorkan uang banyak. Tingginya biaya politik dalam sistem tarung bebas juga buruk sebagai pendidikan politik, karena mendidik rakyat oportunis agar memilih wakilnya yang sanggup memberikan keuntungan sesaat berupa uang atau lainnya. Jadi penyelenggaraan pemilu dipandang rakyat secara umum hanya transaksi bisnis, bukan langkah memperbaiki nasibnya dengan memilih pemimpin yang tepat.
Pemilu tahun 2014 tidak akan memberikan banyak harapan perubahan, dikarenakan perubahan dalam Undang-Undang Pemilu, yang kamis (24/4) diketuk palu oleh wakil rakyat hanya menghasilkan perubahan pada ambang batas parlemen sebesar 3,5 % bagi partai politik agar terwakili di parlemen. Tidak ada perubahan sistem tarung bebas menjadi tertutup, hanya dua partai yang menggagas sistem tertutup proposional yaitu PDI-P dan PKS. Secara psikologis wajar, mayoritas anggota DPR memilih tarung bebas di tahun 2014, agar kedudukannya saat ini bertahan di tahun 2014, meskipunharus menghamburkan banyak uang. Jadi jangan terlalu berharap perubahan bangsa secara signifikan lewat mekanisme demokrasi prosedural dari pemilu mendatang.
Rabu, 29 Februari 2012
Bangsa Besar dan Pertunjukan Layar Lebar
Derasnya kemajuan teknologi dan informasi, memberikan dampak positif perkembangan seni modern. Film salah satu seni modern yang maju pesat. Aktivitas kehidupan dipenjuru bumi tidak bisa terlepas dari film, bahkan candu bagi sebagian individu. Asalmula dibuatnya film bertujuan menjadi hiburan masyarakat ditengah sumpeknya problematika kehidupan, namun seiring perjalanan terdapat perluasan orientasi pembuatan sebuah film. Perluasan orientasi dikarenakan sihir film bisa mengubah perilaku sosial. Tidak hanya individu tersihir, kelompok atau dunia dapat terbawa arus. Contohnya, banyak anak kecil di dunia menonton film walt disney dan hafal nama pemerannya,dibandingkan mengingat pendiri bangsanya. Di Indonesia kasusnya tidak berbeda, anak kecil produk 1990 hingga 2000an lebih kenal doraemon daripada Sutan Sjahrir ( Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia). Bahkan tidak sedikit anak bermimpi seperti idolanya di film, menjadi doraemon agar bisa pergi kemana saja menggunakan pintu ajaib atau satria baja hitam yang mudah menumpas musuhnya lewat perkelahian. Berubahnya perilaku sosial fokus kesalahanya tidak diproduser film yang mampu merebut hati masyarakat. Pemegang kebijakan khususnya di negara dunia ketiga, dimana masyarakatnya mudah dihanyutkan tragedi di film, harus mengubah pandangan konservatif bahwa film ansich media hiburan. Betul sekali, tujuan kebanyakan produser menggarap film demi mengejar pundi-pundi uang. Namun tidak sedikit film diproduksi sebagai instrumen propagandis kebesaran peradaban sebuah bangsa.
Pemerintah negara maju mampu membaca peluang besarnya pengaruh film terhadap perkembangan aktivitas sosial. Film jadi alat propaganda efektif membangkitkan rasa kecintaan terhadap negara. Selain itu, memperlihatkan kepada dunia bahwa negaranya super power . Negara besar yang menjadikan film alat propaganda contohnya Amerika Serikat, China dan Jepang. Film Rambo jikalau dicermati bukan sekedar film perang, sangat visual ditransformasikan kehebatan seorang tentara Amerika Serikat dapat memenangkan disegala medan pertempuran. Menunjukan kepada dunia bahwa Amerika Serikat adalah bangsa unggulan yang tidak dapat ditaklukkan. Bahkan rambo digambarkan bertelanjang dada memenangkan perang tersebut. Realitasnya berbanding terbalik, Tentara Amerika Serikat kalah memalukan melawan Vietcong, dalam perang Vietnam ditahun1970an. Selain itu, tentara bertelanjang dada keluar masuk hutan belantara sudah pasti tewas duluan digigit nyamuk malaria.
Film kolosal China juga menunjukan negara komunis tersebut, punya sejarah hebat. Di dalam filmnya memunculkan warisan kebudayaan leluhur seperti tarian, jurus beladiri dan bangunan kuno bersejarah. Pemerintah China ingin mengingatkan rakyatnya bahwa leluhurnya bangsa unggulan, jadi sudah semestinya generasi penerusnya unggul dan berjaya. Film yang diproduksi Jepang juga menjelaskan pesatnya kemajuan teknologi disana. Liat saja film kartun Jepang menggambarkan canggihnya instrumen yang digunakan sang aktor utama, conthnya Baja Hitam dengan kendaraan tempurnya yang modern atau Doraemon lewat kantong ajaibnya.
Pemerintah dan produser film Indonesia harus sadar pentingnya film sebagai media propagandis kebesaran bangsa. Akan percuma, nenek moyang atau pendiri bangsa punya sejarah peradaban besar, tetapi tidak ditransformasikan kepada anak cucuk dengan metode yang membekas disanubari. Meskipun ada beberapa cineas muda berusaha sekuat tenaga membuat film propagandis kebangsaan, namun mudah loyo karena tidak ada support dari pengambil policy. Akhirnya filmnya berlalu tanpa bekas mendalam di hati rakyat. Pemimpin negeri bukan hanya bersimpati dengan menonton film berenergi kebangsaan saja, kebijakannyapun harus berperan serta memajukan film tersebut. Minimal adanya keringanan pajak pembuatan film yang mensyiarkan sejarah besar peradaban bangsa, menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Selain itu, membantu proses promosi, lebih hebat lagi jika pemerintah memfasilitasi rakyat menonton film propagandis kebangsaan tersebut secara berkala. Jadi tidak terbayangkan luar biasanya, apabila ada film mengisahkan kebesaran peradaban Majapahit atau Sriwijaya. Bahkan film deskriptif suasana heroik menuju kemerdekaan dengan sosok yang ditonjolkan Soekarno, Hatta dan pendiri bangsa lainnya. Jadi bisa diminimalisir jumlah anak kecil yang lebih kenal Doraemon dibandingkan pahlawan negaranya.
Selasa, 17 Januari 2012
Jakarta Kota Atau Rimba
Siapa warga negara Indonesia tidak mengenal Jakarta ? dipastikan hampir seluruh rakyat Nusantara mengenal ibukota negeri tercinta ini. Kota dengan beragam cerita unik yang setiap hari menghiasi pemberitaan media massa. Daerah ini merupakan cermin kehidupan berbangsa di Negara bekas jajahan Belanda. Jakarta selalu menjadi magnet utama bagi sebagian orang untuk mengadu peruntungan, khususnya pasca hari raya Lebaran. Maka tidak heran jika menelusuri jalanan ibukota Republik Indonesia, banyak menemukan orang dengan dialektika bahasa berbeda-beda. Bahkan beberapa penjuru Batavia ( nama kota diera kolonial ) mempunyai nama beberapa etnis Nusantara sebut saja Kampung Makassar, Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Bali dan lain-lain. Jelas penamaan berdasarkan etnis tertentu bukan tanpa sebab musabab, melainkan ada korelasi sejarah eksodus beberapa suku Bumi Pertiwi yang bermukim dalam kualitas besar. Pesatnya pembangunan menjadi daya pikat utama kota ini. Sejak masuknya kolonialisme menggantikan fase kerajaan Nusantara, Jakarta kala itu tidak hanya dibangun menjadi pusat pemerintahan koloial tetapi membangun sebagai pusat perekonomian. Bahkan kebijakan pembangunan mengintegrasikan sentra pemerintahan dan perputaran roda ekonomi nasional dilanjutkan hingga sekarang. Gedung-gedung pencakar langit banyak berdiri gagah sebagai petunjuk hidupnya aktivitas bisnis. Hilir mudiknya kendaraan pribadi setiap saat memberi kesan tingginya angka kesejahteraan penduduk ibukota. “Memang benar”, penjuru kota ini memberikan kemudahan akses kepada warganya dalam mendapatkan kebutuhan yang dicari. Namun semuanya harus bertukar uang. Ibarat pepatah, “ Tidak ada makan siang yang gratis di Jakarta”. Pola hidup individual dikonsumsi sebagian besar penduduknya. Hidup memikirkan kemajuan diri sendiri penyebab timbulnya persoalan sosial yang beragam.
Persoalan sosial tumbuh beragam, seperti kemacetan tidak kunjung henti sejak terbitnya mentari hingga berganti cahaya rembulan dikarenakan gengsi atau tidak nyaman dalam menggunakan transportasi publik, beberapa titik ibukota juga acapkali terendam saat musim penghujan tiba, seringnya penggusuran rumah atau tempat usaha masyarakat kecil demi kepentingan pembangunan mall, apartement atau gedung yang hanya bisa terakses segelintir borju jakarta, tingginya angka kemiskinan yang berakibat tingginya kriminalitas, semakin menjamurnya pemukiman kumuh yang memakan sepadan kali ( sungai ) atau gorong-gorong jembatan layang dikarenakan kue ekonomi tidak menyebar secara merata dan masih banyak masalah-masalah yang menyelimuti ibukota negara tercinta ini. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak orang berujar “ Jakarta keras bung, harus sikut kanan atau kiri kalau mau dapat uang“. Bahkan saya pernah berbincang langsung dengan seorang gepeng dikawasan Menteng ( tempat yang terkenal sebagai salah satu wilayah elitnya jakarta ). Jangan heran ! Menteng yang terkenal sebagai pemukiman pejabat utama Indonesia juga banyak gepeng atau pengemis berkeliaran.
Perbincangan saya dengan seorang gepeng atau pengemis dikawasan Menteng tersebut, berangkat dari rasa penasaran “ Kenapa ya Ibukota negara tempat perumusan naskah-naskah hukum yang agung, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana salah satu pasalnya menjabarkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, ternyata gagal menjangkau perlindungan rakyat miskin yang tidak jauh dari pusat perumusannya, apalagi mau menjangkau pedalaman Indonesia “. “Pantas Papua teriak Merdeka “, ujar saya dalam hati. Kesal sekali mengingat ingkarnya para pemimpin Indonesia. Mereka bergaya hidup mewah seperti naik mercy terbaru sebagai kendaraan dinas, rapat di hotel bintang lima, study banding keluar negeri tanpa tujuan produktif kepentingan rakyat. Sedangkan banyak rakyat berjuang mati-matian mencari beberapa lembar uang ribuan demi bertahan hidup.
Saya mencoba bertanya dari hal ringan, yaitu bertanya alamat tinggalnya, pendapatannya sehari dari mengemis, dan berapa lama menggeluti profesi itu ?. Setelah pertanyaan pertama terjawab tanpa curiga. Saya lanjutkan bertanya “ Apakah ibu tidak pernah tertangkap Satpol PP ? “. Pengemis itu menjawab, “ Ya sering ditangkap dik, paling dibawa ke penampungan dinas sosial “. Mendengar jawaban tersebut, semakin penasaran. Dalam hati berfikir, “ Saya berlagak seperti wartawan investigasi aja terus bertanya “. Saya coba mengejar dengan pertanyaan selanjutnya, karena jika terhenti sampai sana akan disayangkan dan tidak terungkap fungsi dinas sosial pasca menangkap pengemis atau gepeng. Saya berseloroh ,“ Bagaimana kondisi selama didalam dinas sosial ibu ? “. Pengemis menjawab , “ Disana lumayan dik dapat makan gratis, namun tidurnya tidak enak membuat tulang sakit, maklum tidur dilantai tanpa alas dan bersebelahan dengan saluran pembuangan air “. Batin saya merasakan keprihatinan atas sikap aparat dinas sosial yang tidak berfungsi mengayomi warga negara miskin.
Pertanyaan saya lanjutkan dengan berujar, “ Selama disana sering dapat bantuan materi dari pemerintah atau masyarakat ? “. “ Yang memberikan bantuan banyak dik, tetapi tidak pernah sampai ketangan kita secara utuh, apabila dapat ya sebagian besar udah diambil petugas “ , ujar ibu pengemis. Perbincangan kami akhirnya terhenti karena ibu pengemis pamit melakukan rutinitasnya mencari belas kasih orang-orang yang melintas di perempatan jalan Menteng. Diskusi selesai malah membuat hati saya bergejolak, dalam hati bertanya “ Mengapa aparatur negara yang berkewajiban mendharmakan diri untuk kepentingan warganya malah menjadi pioner penindasan ? ”. “ Dimana elit pemimpin Jakarta yang membumikan dirinya sebagai ahli membenahi kerusakan ibukota ?“. “Apakah janji manis kemajuan ekonomi saat perhelatan pemilukada hanya untuk segelintir individu ? “.
Jakarta memang surga bagi sebagian kecil orang yang memperoleh peruntungannya, meskipun ada yang merebut dengan menindas sesama. Sisi lain Jakarta merupakan rimbanya Indonesia yang menaklukan keganasan belantara papua. Iya betul, Jakarta merupakan rimba bagi mereka yang ditindas kegemerlapan. Rimba untuk mereka yang terpinggirkan dari megahnya pembangunan. Hutan lebat yang dirasakan kaum miskin kota, peghuni sepadan kali dan bedeng-bedeng kumuh. Melihat Jakarta bukan hanya menterengnya gedung mewah yang beradu dengan langit tetapi juga wajah buramnya. Semoga perhelatan demokrasi memilih Gubernur dan Wakil Gubernur tahun ini, bisa jadi solusi perbaikan kesemrawutan Ibukota Negara. Meskipun rasa skeptis ada digelaran demokrasi Jakarta mendatang, tetapi jangan sampai menanggalkan rasa percaya tempat lahirnya “ Si Doel Anak Sekolahan “ kelak berbenah. Ingat Jakarta bukan hanya milik penduduknya tetapi pelataran utama Negara Indonesia.
