Siapa warga negara Indonesia tidak mengenal Jakarta ? dipastikan hampir seluruh rakyat Nusantara mengenal ibukota negeri tercinta ini. Kota dengan beragam cerita unik yang setiap hari menghiasi pemberitaan media massa. Daerah ini merupakan cermin kehidupan berbangsa di Negara bekas jajahan Belanda. Jakarta selalu menjadi magnet utama bagi sebagian orang untuk mengadu peruntungan, khususnya pasca hari raya Lebaran. Maka tidak heran jika menelusuri jalanan ibukota Republik Indonesia, banyak menemukan orang dengan dialektika bahasa berbeda-beda. Bahkan beberapa penjuru Batavia ( nama kota diera kolonial ) mempunyai nama beberapa etnis Nusantara sebut saja Kampung Makassar, Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Bali dan lain-lain. Jelas penamaan berdasarkan etnis tertentu bukan tanpa sebab musabab, melainkan ada korelasi sejarah eksodus beberapa suku Bumi Pertiwi yang bermukim dalam kualitas besar. Pesatnya pembangunan menjadi daya pikat utama kota ini. Sejak masuknya kolonialisme menggantikan fase kerajaan Nusantara, Jakarta kala itu tidak hanya dibangun menjadi pusat pemerintahan koloial tetapi membangun sebagai pusat perekonomian. Bahkan kebijakan pembangunan mengintegrasikan sentra pemerintahan dan perputaran roda ekonomi nasional dilanjutkan hingga sekarang. Gedung-gedung pencakar langit banyak berdiri gagah sebagai petunjuk hidupnya aktivitas bisnis. Hilir mudiknya kendaraan pribadi setiap saat memberi kesan tingginya angka kesejahteraan penduduk ibukota. “Memang benar”, penjuru kota ini memberikan kemudahan akses kepada warganya dalam mendapatkan kebutuhan yang dicari. Namun semuanya harus bertukar uang. Ibarat pepatah, “ Tidak ada makan siang yang gratis di Jakarta”. Pola hidup individual dikonsumsi sebagian besar penduduknya. Hidup memikirkan kemajuan diri sendiri penyebab timbulnya persoalan sosial yang beragam.
Persoalan sosial tumbuh beragam, seperti kemacetan tidak kunjung henti sejak terbitnya mentari hingga berganti cahaya rembulan dikarenakan gengsi atau tidak nyaman dalam menggunakan transportasi publik, beberapa titik ibukota juga acapkali terendam saat musim penghujan tiba, seringnya penggusuran rumah atau tempat usaha masyarakat kecil demi kepentingan pembangunan mall, apartement atau gedung yang hanya bisa terakses segelintir borju jakarta, tingginya angka kemiskinan yang berakibat tingginya kriminalitas, semakin menjamurnya pemukiman kumuh yang memakan sepadan kali ( sungai ) atau gorong-gorong jembatan layang dikarenakan kue ekonomi tidak menyebar secara merata dan masih banyak masalah-masalah yang menyelimuti ibukota negara tercinta ini. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak orang berujar “ Jakarta keras bung, harus sikut kanan atau kiri kalau mau dapat uang“. Bahkan saya pernah berbincang langsung dengan seorang gepeng dikawasan Menteng ( tempat yang terkenal sebagai salah satu wilayah elitnya jakarta ). Jangan heran ! Menteng yang terkenal sebagai pemukiman pejabat utama Indonesia juga banyak gepeng atau pengemis berkeliaran.
Perbincangan saya dengan seorang gepeng atau pengemis dikawasan Menteng tersebut, berangkat dari rasa penasaran “ Kenapa ya Ibukota negara tempat perumusan naskah-naskah hukum yang agung, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana salah satu pasalnya menjabarkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, ternyata gagal menjangkau perlindungan rakyat miskin yang tidak jauh dari pusat perumusannya, apalagi mau menjangkau pedalaman Indonesia “. “Pantas Papua teriak Merdeka “, ujar saya dalam hati. Kesal sekali mengingat ingkarnya para pemimpin Indonesia. Mereka bergaya hidup mewah seperti naik mercy terbaru sebagai kendaraan dinas, rapat di hotel bintang lima, study banding keluar negeri tanpa tujuan produktif kepentingan rakyat. Sedangkan banyak rakyat berjuang mati-matian mencari beberapa lembar uang ribuan demi bertahan hidup.
Saya mencoba bertanya dari hal ringan, yaitu bertanya alamat tinggalnya, pendapatannya sehari dari mengemis, dan berapa lama menggeluti profesi itu ?. Setelah pertanyaan pertama terjawab tanpa curiga. Saya lanjutkan bertanya “ Apakah ibu tidak pernah tertangkap Satpol PP ? “. Pengemis itu menjawab, “ Ya sering ditangkap dik, paling dibawa ke penampungan dinas sosial “. Mendengar jawaban tersebut, semakin penasaran. Dalam hati berfikir, “ Saya berlagak seperti wartawan investigasi aja terus bertanya “. Saya coba mengejar dengan pertanyaan selanjutnya, karena jika terhenti sampai sana akan disayangkan dan tidak terungkap fungsi dinas sosial pasca menangkap pengemis atau gepeng. Saya berseloroh ,“ Bagaimana kondisi selama didalam dinas sosial ibu ? “. Pengemis menjawab , “ Disana lumayan dik dapat makan gratis, namun tidurnya tidak enak membuat tulang sakit, maklum tidur dilantai tanpa alas dan bersebelahan dengan saluran pembuangan air “. Batin saya merasakan keprihatinan atas sikap aparat dinas sosial yang tidak berfungsi mengayomi warga negara miskin.
Pertanyaan saya lanjutkan dengan berujar, “ Selama disana sering dapat bantuan materi dari pemerintah atau masyarakat ? “. “ Yang memberikan bantuan banyak dik, tetapi tidak pernah sampai ketangan kita secara utuh, apabila dapat ya sebagian besar udah diambil petugas “ , ujar ibu pengemis. Perbincangan kami akhirnya terhenti karena ibu pengemis pamit melakukan rutinitasnya mencari belas kasih orang-orang yang melintas di perempatan jalan Menteng. Diskusi selesai malah membuat hati saya bergejolak, dalam hati bertanya “ Mengapa aparatur negara yang berkewajiban mendharmakan diri untuk kepentingan warganya malah menjadi pioner penindasan ? ”. “ Dimana elit pemimpin Jakarta yang membumikan dirinya sebagai ahli membenahi kerusakan ibukota ?“. “Apakah janji manis kemajuan ekonomi saat perhelatan pemilukada hanya untuk segelintir individu ? “.
Jakarta memang surga bagi sebagian kecil orang yang memperoleh peruntungannya, meskipun ada yang merebut dengan menindas sesama. Sisi lain Jakarta merupakan rimbanya Indonesia yang menaklukan keganasan belantara papua. Iya betul, Jakarta merupakan rimba bagi mereka yang ditindas kegemerlapan. Rimba untuk mereka yang terpinggirkan dari megahnya pembangunan. Hutan lebat yang dirasakan kaum miskin kota, peghuni sepadan kali dan bedeng-bedeng kumuh. Melihat Jakarta bukan hanya menterengnya gedung mewah yang beradu dengan langit tetapi juga wajah buramnya. Semoga perhelatan demokrasi memilih Gubernur dan Wakil Gubernur tahun ini, bisa jadi solusi perbaikan kesemrawutan Ibukota Negara. Meskipun rasa skeptis ada digelaran demokrasi Jakarta mendatang, tetapi jangan sampai menanggalkan rasa percaya tempat lahirnya “ Si Doel Anak Sekolahan “ kelak berbenah. Ingat Jakarta bukan hanya milik penduduknya tetapi pelataran utama Negara Indonesia.
